Yaristan Palesa Soroti Dampak PHK PT GNI terhadap Ekonomi Morowali Utara

PALU — Anggota DPRD Morowali Utara (Morut) dari Fraksi Golkar, Yaristan Palesa, SH, menyoroti dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT GNI terhadap kondisi perekonomian masyarakat Morowali Utara.

Hal tersebut disampaikan Yaristan saat bersilaturahmi dan berdiskusi bersama insan pers di Kota Palu. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban di Circle Coffee, Jalan Mawar, Kota Palu, Selasa 25/8/26.

Yaristan mengatakan, persoalan PHK di PT GNI saat ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan para pekerja, tetapi juga berbagai sektor usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas industri tersebut.

Menurutnya, kondisi perusahaan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk persoalan manajemen dan proses peralihan yang terjadi di internal perusahaan.

“Kalau masalah PHK PT GNI memang ini beritanya lagi ramai. Kita juga tidak bisa menyalahkan perusahaan karena mungkin dia punya manajemen dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada peralihan manajemen, lalu kemudian mungkin ada masalah pailit dan sebagainya,” ujar Yaristan.

Namun, ia menegaskan, dampak sosial dan ekonomi dari PHK dalam jumlah besar tetap menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian bersama.

“Ini berimbas kepada perekonomian di Morowali Utara. Begitu PHK ribuan, itu memengaruhi kos-kosan yang ada di Morowali Utara,” katanya.

Yaristan menjelaskan, banyak pemilik rumah kos yang membangun usahanya dengan dukungan pembiayaan perbankan. Selama ini, cicilan tersebut ditopang oleh pendapatan dari para pekerja yang menyewa kamar.

Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, tingkat hunian kos ikut menurun dan pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan pemilik usaha memenuhi kewajiban cicilan.

“Begitu ada PHK otomatis pendapatan akan berkurang. Jadi memang terancam secara ekonomi bagi pengusaha kos-kosan,” ujarnya.

Dampak serupa, lanjut Yaristan, dirasakan pelaku usaha lainnya, termasuk masyarakat Morowali Utara maupun warga dari luar daerah yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari aktivitas industri di kawasan tersebut.

Ia menyebut, sejumlah pekerja yang terkena PHK juga menghadapi persoalan lain, termasuk kewajiban kredit kendaraan bermotor.

“Bahkan banyak info yang saya dapat, yang lagi ambil motor cicilan kebanyakan ditarik sama dealer karena dengan adanya PHK,” ungkapnya.

Menurut Yaristan, melemahnya aktivitas ekonomi juga mulai terlihat di sejumlah kawasan yang sebelumnya ramai karena keberadaan pekerja industri. Warung dan usaha kecil di wilayah Bunta hingga Petasia Timur, misalnya, disebut mengalami penurunan aktivitas setelah terjadinya PHK dalam jumlah besar.

“Warung-warung yang ada di Bunta, Petasia Timur yang dulunya ramai sekali sekarang sepi secara ekonomi. Berimbas setelah PHK besar-besaran,” katanya.

Yaristan menyebut jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan mencapai sekitar 5.000 hingga 6.000 orang. Karena itu, DPRD Morowali Utara terus berupaya mencari langkah untuk mengurangi dampak PHK terhadap masyarakat.

Ia mengatakan, DPRD Morowali Utara yang dipimpin Ketua DPRD Warda Dg. Mamala telah melakukan sejumlah langkah, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan serta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD.

“Anggota DPR juga sudah berupaya yang dipimpin oleh Ketua DPR Ibu Warda Dg. Mamala dengan memfasilitasi, baik di perusahaan kemudian kita RDP juga di kantor,” jelasnya.

Selain itu, menurut Yaristan, anggota DPRD dari komisi terkait juga turut melakukan upaya di tingkat pusat agar persoalan ketenagakerjaan di PT GNI dapat ditangani dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Teman-teman Komisi Tiga yang lain membantu di pusat, minimal kalau ada PHK tidak terlalu frontal, biar tidak terlalu banyak yang tersiksa secara ekonomi,” ujarnya.

Yaristan menegaskan, persoalan PHK PT GNI tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Dampaknya telah merambah ke sektor usaha masyarakat dan menggerakkan efek domino terhadap perekonomian daerah.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mencari solusi yang mampu melindungi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat Morowali Utara. (*)