Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan RSUD Undata Imbau Jaga Kondusivitas, Evaluasi Remunerasi Didorong Transparan
Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan RSUD Undata, Proskapenri Prasetya Agan, A.Md.Kep, PALU, β Persoalan pembagian jasa pelayanan atau remunerasi di RSUD Undata Palu diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi menyeluruh. Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan RSUD Undata, Proskapenri Prasetya Agan, A.Md.Kep, mengimbau seluruh tenaga kesehatan dan elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses penyelesaian berlangsung.
Proskapenri yang juga bertindak sebagai juru bicara Persatuan Tenaga Kesehatan RSUD Undata menegaskan, penyampaian aspirasi terkait mekanisme pembagian jasa pelayanan merupakan hak tenaga kesehatan. Namun, aspirasi tersebut harus disampaikan secara damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
βKami mengimbau seluruh tenaga kesehatan agar tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Aspirasi terkait pembagian jasa pelayanan hendaknya disampaikan melalui mekanisme resmi, dengan mengedepankan dialog dan komunikasi bersama pihak manajemen maupun pemerintah daerah,β ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang berpotensi memicu gangguan ketertiban.
Menurut Proskapenri, persoalan remunerasi perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Hal itu penting agar proses penyampaian aspirasi tidak berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia menyebut tenaga kesehatan berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembagian jasa pelayanan. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup transparansi dasar perhitungan, proporsi pembagian, serta pertimbangan terhadap beban kerja dan kontribusi masing-masing tenaga kesehatan.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan pihak manajemen RSUD Undata telah disepakati pembentukan tim baru penyusun remunerasi. Tim tersebut akan melibatkan keterwakilan dari masing-masing profesi tenaga kesehatan.
βKami berharap proses evaluasi dan penyusunan sistem remunerasi dapat berjalan dengan baik dan transparan. Dengan demikian, aspirasi tenaga kesehatan dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,β tambahnya.
Proskapenri menegaskan, Persatuan Tenaga Kesehatan RSUD Undata berkomitmen mengawal aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Pihaknya juga mendorong agar penyelesaian persoalan remunerasi dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang konstruktif bersama seluruh pihak terkait.
Ia berharap seluruh elemen dapat mengedepankan kepentingan pelayanan kesehatan serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif di lingkungan RSUD Undata Palu.
Dengan demikian, evaluasi remunerasi diharapkan dapat menghasilkan mekanisme pembagian jasa pelayanan yang lebih transparan, adil, dan mampu mengakomodasi aspirasi tenaga kesehatan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan.(*)
Pos terkait
