Konflik LIK Tondo Disepakati, 18 KK Dapat Rumah dan Tanah
PALU,β Konflik agraria yang membayangi warga kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu, memasuki tahap penyelesaian. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan 18 kepala keluarga (KK) terdampak akan mendapatkan rumah permanen dan lahan relokasi.
Kesepakatan penyelesaian ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara warga, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) di Kantor Gubernur Sulteng, Senin 9/11/26. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dan Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, Eva Bande.
Dalam kesepakatan itu, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36, lengkap dengan jaringan air bersih dan listrik.
Sementara itu, kedua perusahaan menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Masing-masing keluarga memperoleh tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Anwar menegaskan penyelesaian konflik harus mengutamakan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas,” tegasnya.
Pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga bertanggung jawab memfasilitasi pemindahan barang milik warga.
Anwar meminta seluruh pihak tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi memastikan seluruh kewajiban direalisasikan agar 18 keluarga mendapatkan kepastian tempat tinggal dan kehidupan yang lebih layak. (*)
Pos terkait
