APINDO Sulteng Evaluasi Kebijakan RKAB, Dinilai Tekan Efisiensi Ekonomi
Wijya Chandra PALU,- Kebijakan pemerintah yang menetapkan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan hanya satu tahun dinilai membebani pelaku usaha, khususnya di daerah. Hal ini berpotensi mengganggu efisiensi operasional serta kepastian investasi di sektor pertambangan.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya dan beban administrasi perusahaan tambang.
Menurut Wijaya, sebelumnya masa berlaku RKAB dapat mencapai hingga tiga tahun, sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menjalankan kegiatan usaha tanpa harus mengurus perpanjangan setiap tahun.
βDengan masa berlaku hanya satu tahun, perusahaan kini harus terus-menerus menyiapkan proses perpanjangan RKAB, bahkan sebelum masa berlakunya habis,β ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2025, perusahaan tambang harus mengalokasikan biaya tambahan setiap tahun untuk proses perpanjangan tersebut. Beban ini dinilai semakin berat, terutama bagi perusahaan yang belum mencapai target pendapatan atau omzet dalam satu tahun berjalan.
Selain biaya operasional, perusahaan juga harus menanggung biaya administrasi serta memenuhi berbagai persyaratan perpanjangan yang tidak sedikit.
Pernyataan tersebut disampaikan Wijaya dalam Diskusi Multi-Stakeholder bertajuk βKebijakan Desentralisasi Pengelolaan Energi serta Dampaknya bagi Perbaikan Ekonomi dan Lingkungan di Sulawesi Tengahβ yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu di Aston Hotel Palu, Kamis (30/7/2026).
Lebih lanjut, APINDO Sulawesi Tengah menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan investasi di daerah agar tetap kondusif.
Wijaya menegaskan bahwa kepastian regulasi dan efisiensi kebijakan sangat penting untuk menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.
βKami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga investasi di daerah tetap tumbuh dan berkelanjutan,β tutupnya.(*)
Pos terkait
