Perisai Pemuda Indonesia Minta Polisi Segera Tuntaskan Laporan Terkait Pernyataan Bupati Sigi
SIGI,– Perisai Pemuda Indonesia mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang diajukan mantan Bupati Sigi, Irwan Lapatta, terkait polemik pernyataan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae. Organisasi tersebut menilai penanganan perkara secara cepat, profesional, dan objektif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua Perisai Pemuda Indonesia, Muhamad Nazmudin, mengatakan perhatian pemerintah seharusnya saat ini difokuskan pada penanganan dampak gempa yang melanda Kabupaten Sigi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu memberikan rasa tenang serta mengajak seluruh elemen bergotong royong dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Namun, ia menyayangkan munculnya polemik dalam sepekan terakhir akibat pernyataan Bupati Sigi yang dinilai berpotensi menggiring opini publik terhadap seseorang, khususnya terkait persoalan hukum.
“Pernyataan tersebut akhirnya memicu somasi dan berujung pada laporan polisi yang diajukan oleh mantan Bupati Sigi, Irwan Lapatta, sebagai pihak yang disebut dalam pernyataan Bupati Sigi,” kata Nazmudin usai berdiskusi bersama pengurus Perisai Pemuda Indonesia.
Menurut Nazmudin, sebagai pejabat publik, setiap pernyataan kepala daerah memiliki dampak yang luas sehingga harus disampaikan secara hati-hati, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ia menegaskan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan setiap ucapan yang disampaikan kepada publik karena pernyataan pejabat dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan.
“Seorang pemimpin harus memahami bahwa setiap ucapannya memiliki konsekuensi. Karena itu, setiap pernyataan harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab,” ujarnya.
Perisai Pemuda Indonesia juga meminta kepolisian memproses laporan tersebut secara profesional dengan mengedepankan seluruh alat bukti yang tersedia agar polemik yang berkembang memperoleh kepastian hukum.
Menurut Nazmudin, penyelesaian melalui mekanisme hukum penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan atas berbagai informasi yang beredar dan tidak terus terjebak pada dugaan maupun opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia mengingatkan agar polemik tersebut tidak terus berlarut karena berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat. Pasalnya, pihak-pihak yang terlibat merupakan tokoh yang memiliki basis pendukung masing-masing.
“Kami berharap kepolisian dapat bertindak cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial di masyarakat,” katanya.
Perisai Pemuda Indonesia juga menyoroti pentingnya etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut organisasi tersebut, pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap, ucapan, dan tindakan yang mengedepankan kepentingan publik, profesionalisme, integritas, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak setiap warga negara, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Mereka menilai terdapat perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Tidak semua tindakan yang tidak melanggar hukum dapat dibenarkan secara etika. Karena itu, setiap pejabat publik diharapkan mampu menjaga tutur kata dan menyampaikan informasi secara akurat, terutama ketika menyangkut nama atau kehormatan seseorang yang belum memperoleh kepastian hukum.
Perisai Pemuda Indonesia berpendapat, penggunaan forum resmi untuk menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap seseorang dapat menimbulkan persoalan etika apabila tidak didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, mereka mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menghindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat.(*)
Pos terkait
