Elemen Masyarakat Sulteng Siapkan Aksi Koin Rp1.000, Kritik Perjuangan DBH di DPR RI
PALU,- Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil (DBH) mendorong sejumlah elemen masyarakat di Sulawesi Tengah untuk turun ke jalan. Mereka berencana menggelar aksi dengan membawa pesan satire melalui penggalangan uang koin pecahan Rp1.000 yang ditujukan kepada para wakil rakyat asal Sulteng di tingkat pusat.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan melibatkan Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA), aliansi BEM mahasiswa se-Kota Palu, organisasi pergerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, praktisi jurnalis, kelompok perempuan Talise, hingga masyarakat dari Kabupaten Sigi.
Ketua Umum PP HPA, Ashar Yahya, mengatakan penggalangan koin Rp1.000 bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk kritik satire terhadap para elite politik yang telah dipercaya masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Menurut Ashar, persoalan DBH menjadi salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil Sulteng di DPR RI maupun DPD RI.
βIni bukan sekadar gagasan faktual. Ada kritik satire kepada elite politik yang sudah dipercaya menjadi wakil rakyat Sulteng di DPR RI, tetapi dinilai belum maksimal memperjuangkan hak fiskal daerah dari dana bagi hasil,β ujar Ashar.
Ia menjelaskan, aksi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan simpatik dan tidak mengarah pada tindakan anarkis. Masyarakat nantinya diajak secara sukarela menyumbangkan koin pecahan Rp1.000 sebagai simbol dukungan sekaligus kritik.
Menurutnya, koin tersebut dimaknai sebagai bentuk dukungan moral untuk menambah βkekuatan dan keberanianβ para anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
βTermasuk empat anggota DPD RI utusan Sulteng,β tegasnya.
PP HPA juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang turut menyuarakan keresahan terkait besaran DBH yang diterima Sulawesi Tengah.
Ashar menilai, munculnya berbagai kelompok yang menyatakan sikap menunjukkan adanya kegelisahan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Selain persoalan DBH, pihaknya juga menyoroti Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 157 Tahun 2026 yang turut menjadi perhatian dalam gerakan tersebut.
βHarus dilawan. Kita juga bisa melawan kalau benar,β tandas Ashar.
Ia menegaskan, gerakan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Bagi kelompok yang terlibat dalam aksi, persoalan DBH bukan hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran. Kebijakan tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Aksi pada Selasa mendatang diharapkan menjadi momentum bagi wakil rakyat asal Sulawesi Tengah untuk kembali memperkuat perjuangan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Masyarakat juga didorong untuk mengawal kebijakan fiskal pusat dan daerah secara kritis agar pembagian sumber daya dan penerimaan negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil.(*)
