Dua Tahun Prabowo โ Gibran, MBG, Kelangkaan BBM dan Ketimpangan Infrastruktur Jadi Sorotan
PALU, – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Sejumlah agenda unggulan telah dijalankan, tetapi berbagai tantangan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pemerataan infrastruktur, masih membutuhkan perhatian serius.
Dalam opini yang ditulis Fikran A. Tonggo, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
โKeberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan itu menyelesaikan persoalan rakyat dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,โ demikian rumusan pandangan dalam naskah opini tersebut.
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian berkelanjutan karena berdampak terhadap lingkungan, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat.
Penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan pembukaan lahan, kesiapsiagaan petugas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, kejadian karhutla yang dilaporkan di sejumlah wilayah perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Upaya pencegahan juga harus disertai perlindungan terhadap masyarakat terdampak serta pemulihan lingkungan.
โPenanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemerintah harus memastikan penyebab kebakaran ditelusuri, pengawasan berjalan, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai hukum,โ demikian rumusan kritik dalam opini tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan PrabowoโGibran yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun, pelaksanaan program ini juga menghadapi tantangan terkait keamanan pangan. Dalam naskah opini tersebut, dicantumkan data pemberitaan DPR RI per 2 September 2026 yang menyebutkan 50.059 orang terdampak dalam 460 kejadian keracunan MBG. Angka tersebut perlu dicocokkan kembali dengan sumber resmi sebelum dipublikasikan sebagai data terverifikasi.
Persoalan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
Setiap laporan dugaan keracunan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan untuk mengetahui penyebab kejadian dan menentukan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
โTujuan pemenuhan gizi anak harus didukung jaminan keselamatan. Keberhasilan program tidak boleh hanya dihitung dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,โ demikian rumusan pandangan penulis.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai memiliki potensi memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha, distribusi kebutuhan pokok, dan pemasaran produk lokal.
Meski demikian, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah gerai atau bangunan yang didirikan. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas, anggota aktif, tata kelola transparan, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Persoalan pendanaan juga perlu diperhatikan, terutama terkait mekanisme penggunaan Dana Desa dan dampaknya terhadap prioritas pembangunan lainnya.
Di sejumlah desa, kebutuhan terhadap perbaikan jalan, air bersih, irigasi, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan mendasar.
Karena itu, pelaksanaan program koperasi perlu mempertimbangkan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
โYang perlu dievaluasi bukan semata-mata gagasan koperasinya, melainkan bagaimana program itu dilaksanakan. Jangan sampai bangunannya berdiri, tetapi kegiatan ekonominya tidak berjalan optimal,โ demikian rumusan kritik dalam opini tersebut.
Persoalan ketersediaan BBM turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Gangguan pasokan dapat berdampak terhadap biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan pertanian dan perikanan, serta operasional usaha kecil.
Pemerintah bersama pihak terkait perlu memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan, memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, dan memberikan penjelasan terbuka apabila terjadi gangguan pasokan.
Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan data mengenai stok, distribusi, kebutuhan wilayah, dan penyebab kelangkaan. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
โBBM merupakan kebutuhan strategis masyarakat. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi. Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan baik dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab serta penyelesaiannya,โ demikian rumusan pandangan dalam naskah tersebut.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan.
Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan internet, air bersih, dan irigasi memiliki peran besar dalam meningkatkan akses pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, pembangunan perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya jumlah proyek yang diselesaikan atau besarnya anggaran yang terserap.
Di Sulawesi Tengah, misalnya, kualitas pembangunan dapat dilihat dari kemudahan petani membawa hasil panen ke pasar, akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan, serta kondisi transportasi di wilayah yang sulit dijangkau.
โPemerataan pembangunan bukan berarti semua daerah harus menerima proyek yang sama. Pemerataan berarti setiap daerah memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan tingkat ketertinggalannya,โ demikian rumusan pandangan penulis.
Fikran A. Tonggo dalam opininya menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah secara terbuka dan terukur.
Karhutla, keamanan pangan MBG, efektivitas koperasi desa, ketersediaan BBM, dan pemerataan infrastruktur merupakan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut konkret, bukan sekadar menjadi bahan perdebatan publik.
Evaluasi juga perlu melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi sipil, dan media agar pelaksanaan kebijakan dapat diawasi serta diperbaiki sesuai kebutuhan.
Kritik terhadap program pemerintah tidak serta-merta berarti menolak tujuan program tersebut. Kritik justru menjadi bagian dari kontrol publik untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai sasaran.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo โ Gibran menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana negara mampu memberikan pelayanan yang adil, menjaga keselamatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menjamin ketersediaan kebutuhan energi, dan mengurangi ketimpangan pembangunan.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga oleh kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.(*)
Pos terkait
