DPRD Kota Palu Temukan Perusahaan Tambang Belum Beroperasi Saat Tinjau Watusampu dan Buluri
PALU – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Kota Palu melakukan inspeksi lapangan ke wilayah pertambangan di Kelurahan Watusampu dan Buluri, Kecamatan Ulujadi, guna memastikan kondisi terkini aktivitas perusahaan tambang yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, pansus menemukan bahwa sejumlah perusahaan yang dikunjungi belum menjalankan kegiatan operasional.
Ketua Pansus Pertambangan DPRD Kota Palu, Muhammad Haikal Ishak, bersama sejumlah anggota pansus melakukan kunjungan lapangan pada Rabu (17/6/2026). Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD dalam mengumpulkan data dan informasi terkait persoalan pertambangan yang berkembang di kawasan tersebut.
Haikal menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, perusahaan-perusahaan tambang yang dikunjungi belum melakukan aktivitas produksi. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada beberapa perusahaan.
“Hari ini kita turun untuk mengecek aktivitas sekaligus bersilaturahmi dengan perusahaan-perusahaan. Dari hasil kunjungan di lapangan, ternyata belum ada yang beroperasi,” ujarnya.
Menurut Haikal, pembentukan Pansus Pertambangan DPRD Kota Palu bermula dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses di Kelurahan Watusampu. Warga saat itu mengeluhkan besaran kompensasi yang dinilai belum sebanding dengan dampak aktivitas pertambangan yang mereka rasakan.
Karena itu, salah satu fokus utama pansus adalah mengkaji mekanisme kompensasi yang lebih adil bagi masyarakat terdampak. DPRD Kota Palu ingin memastikan hak-hak warga, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, mendapatkan perhatian yang memadai.
“Pansus ini terbentuk untuk mencari jalan keluar. Kami ingin kompensasi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan memperhatikan kondisi kesehatan warga,” kata Haikal.
Ia menambahkan, pansus masih akan melakukan pendalaman data sebelum menggelar pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan, pemerintah terkait, maupun masyarakat.
“Dalam waktu dekat kami akan mengagendakan kembali pertemuan dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mencari titik temu yang baik,” tambahnya.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja Pansus Pertambangan DPRD Kota Palu dalam mengkaji berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas pertambangan di wilayah Watusampu dan Buluri, termasuk aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, serta tanggung jawab perusahaan terhadap warga sekitar.(*)
