
PALU, β Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu melakukan konsultasi ke Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Jumat (9/10/2026). Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan data pelanggan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik tahun 2026.
Pertemuan tersebut membahas ketersediaan dan pemanfaatan data pelanggan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi objek pajak secara lebih akurat. Data tersebut dinilai penting sebagai salah satu instrumen dalam menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Rusman Ramli mengatakan, PBJT atas tenaga listrik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu yang memiliki potensi cukup besar. Karena itu, diperlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terintegrasi agar pengelolaan pajak daerah dapat berjalan lebih optimal.
“Optimalisasi PAD tidak hanya berbicara tentang peningkatan tarif atau penambahan jenis pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat. Dengan data pelanggan tenaga listrik yang lebih komprehensif, kita bisa mengidentifikasi potensi objek pajak secara lebih tepat,” ujar Rusman.
Menurutnya, ketersediaan data yang memadai akan membantu Pemerintah Kota Palu dalam memetakan potensi penerimaan PBJT atas tenaga listrik, sekaligus meminimalkan kemungkinan adanya objek pajak yang belum terdata secara maksimal.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga, khususnya antara pemerintah daerah dan BPS, dalam mendukung penyediaan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami berharap melalui konsultasi ini terbangun koordinasi yang baik dengan BPS RI, sehingga kebutuhan data yang diperlukan Bapenda Kota Palu dapat memperoleh dukungan sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang baik akan menjadi dasar bagi kebijakan perpajakan daerah yang lebih terukur dan tepat sasaran,” tambahnya.
Rusman berharap, hasil konsultasi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat basis data perpajakan daerah, khususnya sektor tenaga listrik, sehingga potensi penerimaan PBJT dapat tergali secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Palu.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Palu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang berbasis data.(*)
