DPRD Kota Palu Pertanyakan Kejelasan Penanganan Kasus PPPK “Siluman” di Lingkup OPD
Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun PALU,- Rapat paripurna yang digelar di lingkungan DPRD kembali diwarnai sorotan tajam terkait belum jelasnya penanganan dugaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) “siluman” yang disebut-sebut terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu.
Dalam forum resmi tersebut, anggota DPRD Kota Palu menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun laporan rinci yang disampaikan kepada lembaga legislatif terkait tindak lanjut kasus tersebut.
Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, menyayangkan lambatnya progres penyelesaian persoalan yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun belum menunjukkan hasil konkret.
“Sampai sekarang belum ada kejelasan terkait polemik PPPK siluman, mereka itu mau diapakan. Hingga saat ini belum ada laporannya ke DPRD Palu. Kita tidak tahu sudah berapa banyak yang dikeluarkan. Ini menjadi catatan khusus,” tegasnya dalam rapat paripurna yang juga membahas laporan Pansus atas LKPJ Wali Kota Palu tahun 2025.
Ia menambahkan, persoalan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat terkait batas belanja pegawai yang dinilai akan berdampak pada struktur anggaran daerah.
“Ini penting karena kita nanti dihadapkan dengan keputusan Menteri Keuangan tentang 30 persen pembiayaan untuk ASN. Sementara di Kota Palu anggaran sudah di atas 50 persen,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu lainnya, Erman Lakuana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada Inspektorat Pemerintah Kota Palu mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan Inspektorat, proses audit masih terus berjalan dan ditargetkan segera rampung.
“Kemarin saya sudah tanyakan hal ini kepada Inspektorat, dan katanya proses auditnya masih terus berlangsung. Mungkin akhir bulan ini ada finalisasinya. Berdasarkan data, Dinas Pendidikan Kota Palu diduga banyak PPPK siluman,” ungkapnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca, dan dihadiri para anggota dewan, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu Eka Komalasari, serta sejumlah perwakilan OPD terkait Pemerintah Kota Palu.(*)
