BI Sulteng dan Pemkot Palu Dorong Transformasi Digital, AI dan Ekonomi Hijau untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
PALU,- Perubahan struktur ekonomi global, perkembangan teknologi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sistem pembayaran digital hingga tuntutan ekonomi hijau menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi Sulawesi Tengah.
Kondisi tersebut mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan transformasi ekonomi yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam rangkaian Posalia Sulteng Digifest 2026 yang diselenggarakan KPwBI Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah agenda strategis, di antaranya Seminar Artificial Intelligence, Digital Payments, and Innovations dengan tema “Akselerasi Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.
Selain itu, digelar pula Seminar dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulawesi Tengah dengan tema “Global Economic Challenges: Central Sulawesi’s Path toward Resilient and Sustainable Growth” serta Seminar Ekonomi Hijau Posalia Sulteng Digifest 2026 bertema “Green Jobs, Bright Futures: Shaping Indonesia’s Sustainable Economy from Central Sulawesi”.
Kepala KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarna, mengatakan perubahan struktural dalam perekonomian global harus direspons secara bersama, termasuk oleh pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan lembaga otoritas.
Menurutnya, Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu, tidak cukup hanya beradaptasi terhadap perubahan tersebut, tetapi harus mampu memanfaatkan berbagai peluang baru yang muncul dari perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global.
“Perubahan-perubahan struktural tersebut perlu kita respons secara bersama agar Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah dan Kota Palu, tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai peluang baru yang muncul,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan dan sistem pembayaran digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Perubahan tersebut terlihat dari cara masyarakat melakukan transaksi, bagaimana pelaku usaha mengembangkan bisnis, hingga cara pemerintah dan lembaga negara memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, transformasi digital, kata Irfan, harus diarahkan agar berlangsung secara aman, inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
“Transformasi digital harus terus diarahkan agar berlangsung secara aman, inklusif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah,” katanya.
Sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia terus mendorong terciptanya ekosistem pembayaran yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Irfan menegaskan, sistem pembayaran yang dikembangkan harus memenuhi prinsip cepat, mudah, murah, aman dan andal.
“Kalau sistem pembayaran cepat, mudah dan murah, tetapi tidak aman, masyarakat tidak akan mau menggunakannya. Begitu juga kalau tidak andal, hari ini bisa digunakan tetapi besok bermasalah, masyarakat tentu akan meninggalkannya,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Transformasi sistem pembayaran juga tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi. Lebih jauh, perkembangan tersebut berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Salah satu inovasi yang menjadi bagian penting dari transformasi tersebut adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Irfan menjelaskan, sebelum QRIS diterapkan secara luas, masing-masing penyedia jasa pembayaran memiliki kode QR yang berbeda sehingga masyarakat dan pelaku usaha harus menggunakan sistem yang berbeda-beda.
Melalui QRIS, Bank Indonesia melakukan standardisasi sehingga satu kode dapat digunakan untuk berbagai layanan pembayaran yang telah terhubung.
“Dulu masing-masing lembaga penyedia memiliki QR sendiri dan tidak bisa saling digunakan. Kemudian kita membuat inovasi bernama QRIS. Cukup satu QR, pelaku usaha maupun masyarakat dapat menggunakannya melalui berbagai layanan pembayaran,” ungkapnya.
Selain QRIS, Bank Indonesia juga mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan sistem pembayaran domestik.
Irfan mengatakan, sistem pembayaran memiliki posisi strategis karena menyangkut infrastruktur transaksi ekonomi suatu negara.
Ia mencontohkan penggunaan jaringan pembayaran internasional yang selama ini banyak digunakan dalam transaksi kartu.
Menurutnya, kehadiran GPN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memiliki dan mengembangkan infrastruktur pembayaran nasional untuk transaksi domestik.
“Paling tidak, di dalam negara kita sendiri, kedaulatan sistem pembayaran dapat kita perkuat. Kita tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada infrastruktur pembayaran negara lain untuk transaksi domestik,” ujarnya.
Irfan menilai keberadaan GPN menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun sistem digital sendiri.
“Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengembangkan sistem digital sendiri dan tidak selalu harus bergantung kepada negara lain,” katanya.
Perkembangan pembayaran digital Indonesia juga terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas pembayaran lintas negara.
Irfan mengatakan kerja sama sistem pembayaran berbasis QR terus dikembangkan dengan berbagai negara sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi secara lebih mudah ketika berada di luar negeri.
Sejumlah negara di kawasan Asia telah menjadi bagian dari pengembangan konektivitas pembayaran tersebut.
Ia mencontohkan masyarakat Indonesia yang bepergian ke Singapura, Malaysia, Thailand maupun Korea Selatan dapat memanfaatkan pembayaran digital pada merchant yang telah terhubung.
“Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Korea, tidak perlu membawa uang tunai sepanjang saldo tersedia. Cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan pembayaran pada merchant yang sudah terhubung,” jelasnya.
Menurut Irfan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran Indonesia telah berkembang dari sekadar instrumen transaksi domestik menjadi bagian dari konektivitas ekonomi antarnegara.
Bank Indonesia juga terus memperluas konektivitas pembayaran internasional, termasuk menjajaki kerja sama dengan Arab Saudi.
Irfan menyebut pembahasan dengan otoritas moneter Arab Saudi menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital Indonesia.
Jika kerja sama tersebut dapat direalisasikan, masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan haji dan umrah berpotensi mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi selama berada di Arab Saudi.
“Yang sedang kita proses adalah ke arah Arab Saudi dengan bank sentral Arab Saudi. Kalau nanti berhasil, masyarakat Indonesia yang naik haji atau umrah dapat lebih mudah melakukan pembayaran secara digital,” ungkapnya.
Menurutnya, perkembangan tersebut memperlihatkan bagaimana transformasi digital dapat mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, turut menekankan pentingnya memastikan transformasi digital memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Hadianto, digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perubahan dalam penggunaan teknologi, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat mempermudah pelayanan, meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Hadianto.
Ia menilai Kota Palu memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai aktivitas masyarakat.
Pemerintah Kota Palu, kata dia, perlu terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas, akademisi dan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dengan Bank Indonesia, dunia usaha, perbankan dan seluruh elemen masyarakat agar transformasi digital ini benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian Kota Palu,” katanya.
Hadianto juga menilai penguatan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam agenda transformasi ekonomi digital.
Pemanfaatan pembayaran digital, pemasaran melalui platform digital dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha dinilai dapat membantu UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing.
Karena itu, ia mendorong penguatan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Teknologi akan terus berkembang. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha juga harus terus meningkatkan kemampuan agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi,” ujarnya.
Menurut Hadianto, digitalisasi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi menjadi faktor penting agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata.
Selain digitalisasi, tuntutan menuju ekonomi hijau menjadi salah satu perubahan besar yang harus diantisipasi daerah.
Irfan mengatakan arah pembangunan ekonomi dunia saat ini semakin menempatkan aspek keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, perubahan tersebut harus direspons bersama agar Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi objek dari perubahan ekonomi global, tetapi mampu mengambil peluang yang muncul.
Hal senada disampaikan Hadianto. Ia menilai pembangunan Kota Palu harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita dorong, tetapi keberlanjutan juga harus menjadi perhatian. Kita ingin ekonomi tumbuh, masyarakat mendapatkan manfaat, tetapi lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Konsep ekonomi hijau juga membuka peluang munculnya lapangan pekerjaan baru atau green jobs.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Ekonomi Hijau Posalia Sulteng Digifest 2026 yang mengangkat tema “Green Jobs, Bright Futures: Shaping Indonesia’s Sustainable Economy from Central Sulawesi”.
Tema tersebut menyoroti potensi ekonomi hijau dalam menciptakan pekerjaan masa depan sekaligus mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan.
Pemanfaatan kecerdasan buatan juga menjadi salah satu isu utama dalam Posalia Sulteng Digifest 2026.
AI dinilai tidak hanya mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis, tetapi juga memengaruhi pola kerja, pelayanan publik, pengambilan keputusan dan cara masyarakat mengakses informasi.
Dalam konteks daerah, pemanfaatan AI perlu dilakukan secara bijak dan terukur agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus tetap memperhatikan keamanan dan kepentingan masyarakat.
Transformasi digital juga harus memastikan bahwa teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan teknologi dengan mereka yang masih terbatas.
Karena itu, literasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur digital menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda transformasi ekonomi.
Rangkaian Posalia Sulteng Digifest 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dengan pengalaman di bidang digital, kebijakan publik, strategi bisnis, sistem pembayaran, analisis ekonomi dan keuangan.
Salah satunya adalah Juan Intan Kanggrawan, praktisi dan ahli di bidang digital, kebijakan publik dan strategi bisnis yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor bisnis, pemerintahan dan teknologi.
Juan juga aktif sebagai pembicara dan penasihat digital dalam berbagai forum nasional maupun internasional.
Sementara itu, pemateri lainnya adalah Franz Hansa, profesional Bank Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang analisis dan keuangan.
Franz saat ini menjabat sebagai analis eksekutif di Departemen Pengelolaan Sistem Pembayaran, Kelompok Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel Bank Indonesia.
Ia merupakan lulusan Magister Finance dari The Australian National University dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada.
Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif peserta mengenai perkembangan ekonomi global, digitalisasi, kecerdasan buatan, sistem pembayaran dan ekonomi hijau.
Melalui Posalia Sulteng Digifest 2026, Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Palu mendorong agar transformasi ekonomi tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi.
Transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, memperluas akses ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Irfan menegaskan, perubahan ekonomi yang berlangsung cepat membutuhkan respons bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara Hadianto menekankan pentingnya kolaborasi agar berbagai inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita berharap forum seperti ini melahirkan gagasan-gagasan yang bisa kita implementasikan. Digitalisasi, ekonomi hijau dan penguatan UMKM harus menjadi bagian dari langkah kita membangun Kota Palu ke depan,” pungkas Hadianto.
Dengan sinergi antara otoritas, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi dan masyarakat, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menangkap peluang baru dari digitalisasi dan ekonomi hijau.
Transformasi tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana perubahan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, berdaulat dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.(*)
Pos terkait
MAKNA SHIO NAGA DI TAHUN 2024🎙️Wijaya Chandra
