• Selasa, 29 November 2022

Aji Palu Desak Pemerintah Revisi UU ITE dan Hapus Pasal Bermasalah Pada RUU KUHP

- Sabtu, 24 September 2022 | 10:30 WIB
Rapat Via Zoom AJI Palu, Membahas dan Diskusi serta Kampanye "Desak Revisi UU ITE  Dan Penghapusan Pasal Bermasalah RUU KUHP (Foto Ist / INIPALU)
Rapat Via Zoom AJI Palu, Membahas dan Diskusi serta Kampanye "Desak Revisi UU ITE Dan Penghapusan Pasal Bermasalah RUU KUHP (Foto Ist / INIPALU)

INIPALU, - Pemerintah diminta untuk bisa menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), sampai benar-benar pasal-pasal bermasalah di dalamnya dapat disempurnakan. Sebelum RKUHP disahkan, seharusnya hal yang paling urgen untuk direvisi adalah Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengancam kemerdekaan pers.

Baca Juga: 51 Orang Dari 94 Pendaftar Lulus dan Ikuti Pendidikan Alih Golongan Bintara ke Perwira Polri

Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi, yang disampaikan dalam diskusi dan kampanye “Mendesak Revisi UU ITE dan Penghapusan Pasal Bermasalah RUU KUHP” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu didukung Forum Asia. Kegiatan Diskusi dan Kampanye yang berlangsung secara daring Jumat (23/9/2022).

Hadir sebagai narasumber Wakil Dekan Fakultas Hukum Untad, Dr Rahmat Bakri SH MH dan Direktur Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulteng Nurlaela Lamasitudju.  Kegiatan ini, diikuti pula 15 peserta yang merupakan jurnalis, pers mahasiswa dan aktivis dari Kota Palu, Donggala dan Kabupaten Banggai.

Baca Juga: Beberapa Wilayah di Sulteng, Berpotensi Terjadi Hujan di Sertai Petir dan Angin Kencang, Berikut Ulasannya

Dr Rahmat Bakri dalam paparannya, menyampaikan, ada sejumlah pasal-pasal potensial dalam RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Di antaranya, yakni Pasal 263, di mana ancaman pidana 6 tahun bagi yang menyebabkan berita bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kemudian Pasal  264: ancaman pidana penjara dua tahun bagi yang menyebarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap sedangkan diduga atau patut diduga menyebabkan kerusuhan di masyarakat. 

“olehnya itu, jurnalis tidak akan leluasa untuk memberitakan sesuatu, yang masih dugaan dan ancaman-ancaman hukuman itu tentu menimbulkan ketakutan bagi jurnalis dalam menyajikan informasi dalam bentuk berita,” terang mantan Wakil Pemimpin Redaksi Radar Sulteng ini.

Baca Juga: BPKP Sulteng Tegaskan KAHMI Kelola Dana Hibah Dengan Baik

Pasal lain yang juga mengekang kemerdekaan pers, yaitu Pasal 280: ancaman denda kategori dua (Rp10 juta) jika tidak mematuhi perintah pengadilan dan bersikap tidak hormat kepada hakim. Tanpa izin merekam dan mempublikasikan proses persidangan. 

Hal itu, akan membuat jadi tidak leluasa pula dalam hal menjalankan tugas-tugas jurnalistik, khususnya di lingkungan pengadilan, karena harus meminta izin terlebih dahulu. Padahal, pengadilan sendiri merupakan ruang publik yang bisa diakses siapa saja, termasuk jurnalis

Halaman:

Editor: Rahmat Dhani

Tags

Terkini

Kahmi Peduli bagikan 1.150 paket sembako di Huntap Sigi

Minggu, 27 November 2022 | 21:58 WIB

Politikus dominasi presidium KAHMI periode 2022-2027

Minggu, 27 November 2022 | 08:26 WIB

Ada apa! Peserta Munas KAHMI Teriakan Anies

Jumat, 25 November 2022 | 21:24 WIB

Jusuf Kalla sampaikan kriteria presidium KAHMI

Jumat, 25 November 2022 | 04:45 WIB

KAHMI diharap hilangkan stigma negatif di Palu

Jumat, 25 November 2022 | 04:40 WIB
X